LENSA: Fatwa Haram MUI atas Rokok

Majelis Ulama Indonesia sedang membahas kemungkinan dikeluarkannya fatwa haram untuk mengkonsumsi rokok. Seperti diketahui, sejak setahun lalu MUI terus mengkaji dan mempertimbangkan berbagai dampaknya, apabila nantinya fatwa tersebut dikeluarkan. "Akhir tahun ini, kita akan membahas dengan sejumlah ulama, dan fatwa akan diberlakukan secara nasional jika dalam rapat tersebut menyetujui fatwa haram, " kata Ketua MUI Amidhan di kantor MUI, Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, fatwa haram ini sesungguhnya bukan lagi hal baru di MUI, karena di beberapa negara telah menerapkan rokok sebagai barang haram. Pada bulan Juli lalu, lanjutnya, telah diadakan rapat koordinasi daerah (rakorda) wilayah Sumatera yang telah menetapkan fatwa haram bagi rokok. Namun, menurutnya, ketetapan itu masih akan dibicarakan dengan sejumlah ulama dalam rapat ijtima. Sebelumnya Amidhan menambahkan, MUI Pusat telah menentukan fatwa makruh pada rokok, lima tahun yang lalu. Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Ahli Kesehatan pun mendesak MUI agar segera menetapkan fatwa haram bagi rokok. Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak dan ikatan ahli kesehatan pun mendatangi kantor MUI untuk membicarakan tentang hal tersebut. Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi berharap, dengan ditetapkannya fatwa haram bagi rokok akan menekan angka perokok di kalangan anak.

"Ini akan membentuk paradigma baru tentang bahaya merokok. Yang penting Pemerintah juga harus ikut tanggap dalam upaya ini, " ujarnya. (novel)



hayooo. . . siapa yang merokok??? siap siap. . . .

Tdk akan terjadi apa-apa!!!

Fatwa Ulama itu merupakan acuan hukum Islam yg paling rendah. Boleh diikuti dan boleh juga tidak. Tak ada sanksi atasnya. Sebebaiknya tentu adalah mengikutinya. Krn fatwa dikeluarkan tentu ada dasarnya utk kebaikan umat.

PERINTAH DAN LARANGAN

Masalah perintah dan larangan, anjuran atau himbauan, dalam Islam selalu ada referensi, acuan, rujukan atau dasar hukum yang melandasinya. Jika tak ada dasar hukumnya, maka itu namanya mengada-ada, atau dibuat atas dasar kepentingan sekelompok orang atau kepentingan pribadi. Dan yang begitu tak usah ditaati atau diperdulikan.

Nah, menyangkut landasan hukum dalam Islam. Ada tujuh peringkat hukum, dari yang paling kuat, utama atau prior, sampai yang paling lemah, yakni sbb, disusun berdasarkan pada skala prioritas.


SUMBER HUKUM ISLAM

1. Al-Qur`än | sunnatu-lläh.
   
2. Als-Sunnah | sunnatu-rasülulläh.
   
3. `Ijma’.
   
4. Qiyas.
   
5. `Ijithad |`Istinbath.
   
6. Fiqïh: Fahwä,`Istishab, `Ihtishal, `Ihtihsan, ‘Uruf, Mashalih Mursalah.
   
7. Fatwa ‘Ulamä (Petuah ‘Ulamä).

Jadi fatwa ulama, seperti fatwa MUI (Majelis ‘Ulamä Indonesia) kedudukannya adalah sangat lemah, dan tak ada suatu keharusan untuk mengikutinya. Fatwa artinya petuah atau nasehat (advise). Dan umat Islam bebas memilih apakah ia menataati atau membangkang suatu fatwa.

Meski demikian, suatu fatwa ada landasan atau dasar hukumnya. Sumber hukum yang lebih lemah selalu merujuk ke sumber hukum yang lebih kuat, setingkat diatasnya, dimana sumber hukum no 7 merujuk ke no 6, no 6 ke no 5, no 5 ke no 4, dst, hingga yang tertingi, Al-Qur`än.

Yang jadi masalah adalah bahwa makin rendah kedudukan sumber hukum, makin riskan ia terhadap khilafiyah, kekhilafan, kealpaan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan, yang diperbuat oleh campurtangan manusia.

Uraian rinci tentang masing-masing sumber hukum Islam ini tak dibahas disini, karena cukup banyak faktor penentunya, dan cukup panjang pembahasannya, tapi bila diperlukan bisa saya uraikan dalam tulisan tersendiri.

. . .

Spt tkh sy kemukakan diatas. Fatwa Ulama adalah petuah yg cendrung mengandung khilafiyah terbesar dlm hukum Islam.

Ttg bgmn kekuatan kedudukan hukum suatu fatwa ulama dlm Islam,
silahkan lihat dlm uraian sy pd pos berikut . . .

KEDUDUKAN HUKUM FATWA ULAMA DALAM ISLAM [1]

Fatwa Ulama itu merupakan acuan hukum Islam yg paling rendah. Boleh diikuti dan boleh juga tidak. Tak ada sanksi atasnya. Sebebaiknya tentu adalah mengikutinya. Krn fatwa dikeluarkan tentu ada dasarnya utk kebaikan umat.

PERINTAH DAN LARANGAN

Masalah perintah dan larangan, anjuran atau himbauan, dalam Islam selalu ada referensi, acuan, rujukan atau dasar hukum yang melandasinya. Jika tak ada dasar hukumnya, maka itu namanya mengada-ada, atau dibuat atas dasar kepentingan sekelompok orang atau kepentingan pribadi. Dan yang begitu tak usah ditaati atau diperdulikan.

Nah, menyangkut landasan hukum dalam Islam. Ada tujuh peringkat hukum, dari yang paling kuat, utama atau prior, sampai yang paling lemah, yakni sbb, disusun berdasarkan pada skala prioritas.


SUMBER HUKUM ISLAM

1. Al-Qur`än | sunnatu-lläh.
   
2. Als-Sunnah | sunnatu-rasülulläh.
   
3. `Ijma’.
   
4. Qiyas.
   
5. `Ijithad |`Istinbath.
   
6. Fiqïh: Fahwä,`Istishab, `Ihtishal, `Ihtihsan, ‘Uruf, Mashalih Mursalah.
   
7. Fatwa ‘Ulamä (Petuah ‘Ulamä).

Jadi fatwa ulama, seperti fatwa MUI (Majelis ‘Ulamä Indonesia) kedudukannya adalah sangat lemah, dan tak ada suatu keharusan untuk mengikutinya. Fatwa artinya petuah atau nasehat (advise). Dan umat Islam bebas memilih apakah ia menataati atau membangkang suatu fatwa.

Meski demikian, suatu fatwa ada landasan atau dasar hukumnya. Sumber hukum yang lebih lemah selalu merujuk ke sumber hukum yang lebih kuat, setingkat diatasnya, dimana sumber hukum no 7 merujuk ke no 6, no 6 ke no 5, no 5 ke no 4, dst, hingga yang tertingi, Al-Qur`än.

Yang jadi masalah adalah bahwa makin rendah kedudukan sumber hukum, makin riskan ia terhadap khilafiyah, kekhilafan, kealpaan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan, yang diperbuat oleh campurtangan manusia.

Uraian rinci tentang masing-masing sumber hukum Islam ini tak dibahas disini, karena cukup banyak faktor penentunya, dan cukup panjang pembahasannya, tapi bila diperlukan bisa saya uraikan dalam tulisan tersendiri.

. . .

KEDUDUKAN HUKUM FATWA ULAMA DALAM ISLAM [2]

MADZHAB DAN MANHAJ

Sepeninggalan Muhammad saw dan para sahabat, mulai level 5, terjadi perbedaan pendapat antara para pengikut, sehingga Islam pecah atas kelompok besar, yaitu `ahlu`als-sunnati (ahlussunnah) dan `ahlu `al-bayti (ahlulbait), yang sekarang dua golongan ini lebih dikenal dengan sebutan golongan sunniy (sunnï) dan golongan syiy’aah [syï’äh artinya golongan atau kelompok]. Pertentangan paham dua kelompok ini sangat mengakar sehingga sedemikian kuatnya. Bahkan pada level 5 ini, sudah banyak terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan paham karena perbedaan penafsiran atas redaksional sumber hukum diatasnya.

Pada level 6, terjadi perpecahan dalam beberapa aliran pemahaman (fiqih, comprehension) yang masing-masing dipimpin oleh seorang imam yang dituakan, dan aliran pemahaman ini dinamakan madzhab (aliran paham, alur pemikiran, jalan, cara, aturan). Lebih jauh, kemudian dalam masing-masing madzhab terjadi lagi beberapa silang pendapat yang membentuk sub-aliran pemahaman yang dinamakan manhaj (cara pelaksanaan, metoda, implementasi).

Jadi mulai level 5 kebawah, telah terjadi sekte (seksi, section) yang mengiris umat Islam atas beberapa kelompok atau golongan dalam masyarakat. Implikasi terdahsyat adalah bahwa masing-masing kelompok menganggap bahwa hanya golongan mereka yang benar dan yang lain salah, dan bahkan masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Sebagaimana terjadi di Iraq, sunnï dan syï’äh saling serang dan saling bunuh. Demikian juga di Timur Tengah, golongan yang tak sealiran dengan kelompok perjuangan hizbulläh (partai Alläh) di Palestina, tak mau membantu mereka.

Dari sekian banyak madzhab sunnï, empat diantaranya unggul (dominant), dalam arti berkembang ilmunya dan banyak para penganutnya hingga sekarang. Empat madzhab ilmu fiqih tersebut adalah:

• Hanafiýah, madzhab ilmu fiqih pertama, yang disusun oleh perintis ilmu fiqih Imam `Abu Hanifah `An-Nu’man `Ibn TSabit `Ibn Zuwaythi At-Taymi Al-Kufi (80–150H, 699–767M).
  
• Mälikiýah, disusun oleh Imam Mälik `Ibn `Anas Al-`Ashbahi (93–179H, 711–798M).
  
• SYafi’iýah, disusun oleh Iman Muhammad `Ibn `Idris Asy- SYafi’i (150–204H, 757–820M).
  
• Hanbaliýah, disusun oleh `Imam `Ahmad `Ibn Hanbal `Ibn Hilal `Ibn `Asad Asy-SYaybani (164–241H, 780–855M).

Madzhab lain yang cukup terkenal adalah madzhab Zahiriýah. Karena keterbatas lembaran ini, sejarah dan latarbelakang penyusunan tiap madzhab, serta persamaan dan perbedaan rinci memasing madzhab tak dibahas disini.

KEDUDUKAN HUKUM FATWA ULAMA DALAM ISLAM [3]

PERBEDAAN PAHAM ISLAM DI INDONESIA

Di Indonesia, madzhab sunnï yang paling banyak pengikutnya adalah madzhab SYafi’iýah dan kemudian dikuti oleh Hanafiýah. Namun tak berarti bahwa di Indonesia tak ada pengikut syï’äh. Komposisi ini berbeda pada berbagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, seperti Saudi Arabiya, Uni Emirat Arab, Iran, Iraq, Palestina, Turki, dll.

Demikian juga dengan manhaj, ada manhaj Salafiýah, alz-Zaytun, dll. Dua manhaj ini berkembang di Indonesia dengan pengikut cukup banyak, sementara oleh kelompok lain ajaran mereka dianggap sesat. Begitu pula dengan sekte dan sub-sekte. Sebagian dari sekte tersebut masih dalam toleransi, tapi sebagian lagi dinyatakan secara `aqidah (ikatan, bond) telah keluar dari Islam dan merupakan agama berdiri sendiri diluar Islam, seperti kasus Ahmadiýah yang dirintas oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) dari Qadian, India yang mengaku menerima kitab-suci Tadzkirah (pendzikiran berulang-kali, repeated remembrance) dan diutus sebagai Imam Mahdï dan Al-Masih penyelamat akhir zaman, dll. Lebih jauh tentang hal ini adalah diluar cakupan tulisan ini, tak dibahas disini.

Keadaan paling parah di Indonesia adalah munculnya kelompok yang menolak 6 sumber hukum Islam, selain A-Qur`än, dan mereka dinamakan sebagai golongan inkar sunnah (pembangkang tradisi Muhammad). Kelompok ini berkembang di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia, dan makin hari makin banyak pengikutnya.

Jadi di Indonesia saja cukup banyak perbedaan paham, pendapat dan pandangan. Sebagai contoh, dua ormas besar Islam Indonesia, Nadhatu `al-‘Ulamä (NU) dan Muhammadiyah dalam beberapa hal berbeda, bahkan pada Lebaran lalu mereka tak merayakannya pada hari yang sama, dimana Muhammadiýah sehari lebih awal. Di sisi lain, tokoh NU, K.H. Abdurrahman Wahid yang lebih populer dengan sebutan Gus Dur, mantan presiden RI, mengundang banyak kontroversi, dimana pengikutnya menganggap dia sebagai wali (pengayom), sementara musuhnya menganggap dia tak waras. Di sisi lain lagi, Jaringan Islam Liberal (JIL) yang tokohnya kini sudah tiada, Prof. DR. Nurcholis Majid, juga mengundang kontroversi, dan mereka dikafirkan oleh golongan lain, seperti kelompok manhaj Salafiýah dan yang sepaham. Demikian juga mantan menteri Agama RI, Prof. DR. Qurays Shihab, kini banyak dicerca beberapa kelompok muslim, menyangkut buku dan ceramah beliau tentang masalah Jilbab [konon anak gadis beliau tak berjilbab!]

Dengan demikian, masalah perbedaan paham, pendapat dan pandangan dalam Islam, termasuk di Indonesia, adalah hal yang lumrah, dan sudah terjadi berabad-abad. Meski Indonesia bukan negara Islam, tapi merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga konflik terbesar mungkin justeru terjadi di negeri ini. Tentang bagaimana menyikapi masalah ini, mungkin akan menyita diskusi tersendiri.

Ttg bbg peringkat hukum Islam dan kekuatan hukum masing-masing peringkat, dan bagaimana sebenarnya kekuatan sebuah fatwa ulama, silahkan lihat uraian yg sy tulis utk org awam, dlm forum ini, dlm topik:

• SUMBER HUKUM ISLAM. PERINGKAT DAN KEKUATAN HUKUM

. . .

Semoga berguna dan bisa dicerna . . .