Sudirman - Thamrin Bebas Sepeda Motor

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan rapat
khusus dengan Dewan Transportasi Kota, Polda Metro Jaya, para pakar
transportasi dan elemen-elemen masyarakat untuk membahas rencana
menjadi Jalan Sudirman-Thamrin bebas sepeda motor.

"Kita rencanakan untuk membebaskan Jalan Sudirman-Thamrin dari sepeda
motor untuk menekan angka kemacetan yang tinggi di jalan itu. Program
itu jadi bagian dari Pola Transportasi Makro yang komprehensif," ujar
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso usai menutup final Piala Emas Bang Yos di
Stadion Lebakbulus Jakarta Selatan, Jumat (15/12) malam.

Gubernur yang akrab disapa Bang Yos itu menjelaskan, jalan protokol
seperti Sudirman-Thamrin memang seharusnya bebas dari sepeda motor. Ia
mencontohkan, jalan-jalan protokol yang ada di kota-kota besar dunia
seperti Shanghai maupun Beijing, tidak pernah dilalui sepeda motor.

"Biasanya jalan protokol itu dilalui kendaraan pribadi dan angkutan
massal. Jadi memang dimungkinkan untuk adanya larangan sepeda motor
melintas di Jalan Sudirman-Thamrin," kata Bang Yos.

Meski begitu, lanjut Bang Yos, pelarangan sepeda motor itu masih dalam
perencanaan yang sedang disosialisasikan dengan instansi terkait.
Pihaknya, papar Bang Yos, tidak akan tergesa-gesa untuk mewujudkan
rencana tersebut.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
terlebih dahulu akan menyiapkan infrastruktur. Terutama penyiapan
angkutan massal yang memadai sesuai dengan Pola Transportasi Makro yang sudah disiapkan.

"Sebenarnya bukan hanya sepeda motor saja sasaran kita. Kalau kita
sudah optimal dengan Pola Transportasi Makro yang menyediakan sarana
angkutan massal yang nyaman, kemungkinan besar juga akan mengurangi
minat warga untuk menggunakan kendaraan pribadi pada hari-hari kantor,"
katanya. Pembahasan soal rencana membebaskan jalan protokol itu dari
sepeda motor kemungkinan besar dilakukan minggu depan. "Secepatnya kita
akan membahas itu," tandas Bang Yos.

Diambil dari http://www.bangyos.com/id_berita-isi.php?cid=1&id=526
dan http://www.honda-tiger.or.id/forum/showthread.php?t=16530

JAWABAN PARA BIKER'S.....
--------------------------------
DRAFT
KERTAS POSISI
Aliansi Bikers Anti Dikriminasi (ABAD)

Kami, para pengendara motor, club motor, komunitas, paguyuban dan
aliansi motor se-Jabodetabek dengan ini menyampaikan petisi penolakan
kami atas kebijakan dan rencana pembuatan peraturan daerah yang
melarang kendaraan roda dua (motor) melintas di ruas-ruas jalan
protocol Sudirman – Thamrin dan keharusan penggunaan jalur kiri untuk
pengendara motor.

Kebijakan ini melanggar hak para pengendara motor, mencerabut hak
pekerjaan para tukang ojeg, mencabut hak atas akses terhadap fasilitas
publik dan bersikap diskriminatif, kebijakan ini telah melanggar
hak-hak yang seharusnya difasilitasi oleh negara melalui regulasi yang
dibuatnya, seperti terurai dibawah ini :

Bahwa rencana pelarangan memasuki kawasan sudirman – thamrin bagi
pengendara motor, akan mengakibatkan tercerabutnya hak mencari
pekerjaan bagi tukang ojeg dan profesi lain yang mengandalkan motor
sebagai alat produksi (kurir, delivery order, wartawan, marketing dll)
yang setiap hari melewati jalur tersebut.

Bahwa rencana pelarangan memasuki kawasan sudirman – thamrin bagi
pengendara motor akan menghambat akses atas fasilitas publik (berupa
jalan raya) bagi para pengendara motor sehubungan dengan jenis
pekerjaannya yang mengharuskan mobilitas yang tinggi di jalan raya dan
mengahruskan lewat jalur tersebut.

Bahwa penggunaan kendaraan bermotor yang setiap hari digunakan oleh
banyak masyarakat di Jabodetabek telah memudahkan masyarakat bertahan
hidup secara ekonomis dalam himpitan krisis ekonomi yang masih melanda
bangsa Indonesia. Pertumbuhan keberadaan dan kepemilikan motor yang
cukup dahsyat merupakan salah satu bentuk cara bertahan masyarakat
dari semakin tingginya ongkos angkutan umum akibat kebijakan kenaikan
harga BBM.

Bahwa penataan sistem transportasi masal yang sedang dirumuskan oleh
pemerintah seharusnya tidak kemudian melarang unit transportasi yang
telah ada terutama para pengguna kendaraan bermotor roda dua. Melarang
kendaraan bermotor roda dua sama halnya pemerintah meniadakan
entitas/keberadaan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang notabene
adalah juga warga negara republik Indonesia.

Bahwa perumusan sebuah kebijakan seharusnya melibatkan seluruh
stakeholder yang berkepentingan dan prosesnya harus transparan
sehingga kepentingan semua masyarakat dapat terakomodir, tidak hanya
mementingkan atau mengakomodir pihak-pihak tertentu yang memiliki
kepentingan ekonomi atas sistem transportasi masal ibukota.

Bahwa kesalahan dalam pembangunan fasilitas transportasi massal di
Jabodetabek memerlukan pembenahan dan penataan baik sarana maupun
prasarana, Tetapi harus diperhatikan juga mengenai sarana dan
prasarana yang memadai bagi pengendara motor agar dapat berkendara
secara aman dan nyaman di jalan raya baik melalui regulasi maupun
aparat penegak hukum. Penataan ini bukan dengan regulasi yang bersifat
melarang penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dan
melarangnya melewati jalur-jalur tertentu.

Bahwa tertib berkendara di jalan raya memerlukan regulasi, perangkat
hukum serta budaya berkendara yang baik, perbaikan atas tertib
berkendara tidak bisa hanya difokuskan pada salah satu unsur saja
namun harus dapat dilaksanakan secara bersama-sama (regulasi, aparat
kepolisian dan pengendara). Penertiban pengendara tidak hanya
dititikberatkan kepada pengendara, namun juga pembenahan atas sarana
regulasi (rambu-rambu lalu lintas) dan sikap aparat kepolisian dalam
menjalankan tugas di jalan raya.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut maka kami menyerukan untuk :

1. Menolak Raperda Pelarangan Kendaraan Motor Roda dua masuk jalan
protocol Sudirman – Thamrin.
2. Menuntut Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dan instansi yang
terkait membuat evaluasi serta analisis terpadu dengan melibatkan
partisipasi masyarat luas tentang transportasi, termasuk keamanan,
kenyamanan dan keselamatannya.
3. Menuntut agar dalam penyusunan kebijakan memperhatikan kepentingan
rakyat kecil dan masyarakat luas.
4. Menuntut agar Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dan instansi
yang terkait transparan dalam penyusunan kebijakan transportasi dan
tidak diskriminatif terhadap para pengguna kendaraan bermotor Roda dua.
5. Menghimbau kepada seluruh pengendara motor agar semakin solid
antara sesama pengguna kendaraan motor roda dua dan menghargai para
pengguna jalan raya lain.

Jakarta, ….. Januari 2007
Aliansi Bikers Anti Diskriminasi (ABAD)
Sumber Millist FSRJ - Laurent Malau DETIC
--------
Untuk Aksi Damai Turun ke Jalannya... kemungkinan tgl 27 Jan 07... Cmiiw..
Brogader's ditunggu peran sertanya...

Mari kita ikuti aksi damai turun ke jalan sebagai solidaritas bikers Thunder dan menolak diskriminasi penguasa dzhalim yang bernama SUTIYOSO!!! :lol!::lol!::lol!::lol!::lol!: